Samarinda, Rilismedia.co — Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan pentingnya dua aspek utama dalam pembangunan kota yakni transparansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dan kesiapan pengelolaan aset daerah. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam dua kesempatan terpisah pada Sabtu (19/7).
Dalam hal proyek infrastruktur, Deni menyoroti perlunya pengawasan ketat guna memastikan proyek berjalan efektif, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia secara khusus menyinggung proyek Teras Samarinda Tahap I yang sebelumnya mendapat sorotan akibat keterlambatan pembangunan dan masalah pembayaran pekerja.
“Kami memastikan kontraktor memiliki kapabilitas menguasai bidang pekerjaan. Mereka wajib datang langsung mempresentasikan rencana kerja, material, dan RAB (Rencana Anggaran Belanja) secara transparan di depan kami,” tegas Deni.
Ia menambahkan, transparansi di awal proyek penting untuk mencegah munculnya kontraktor fiktif yang kerap menyulitkan proses pengawasan.
“Ini good attitude dari kontraktor. Mereka mau membongkar detail RAB, berdiskusi, dan menerima masukan. Hubungan antara DPRD sebagai pengawas dan PUPR sebagai pelaksana harus terkoneksi baik,” jelasnya.
Permasalahan pada tahap pertama, terutama terkait keterlambatan pembangunan dan gaji pekerja yang belum dibayar, turut menjadi perhatian DPRD.
“Catatan itu sudah kami sampaikan. Jangan sampai pekerja kembali dirugikan,” tegas Deni.
Ia berharap, pola pengawasan ketat yang diterapkan di proyek Teras Samarinda Tahap II hingga IV bisa menjadi standar baru dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di kota ini.
“Dengan transparansi, tidak ada lagi ‘membeli kucing dalam karung’. Semoga tidak ada kendala berarti,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait pengelolaan aset daerah, Komisi III juga menyoroti kesiapan Perusahaan Daerah (Perusda) Samarinda dalam mengelola fasilitas Sport Hub dan Driving Range yang baru selesai dibangun. Menurut Deni, Perusda dinilai belum siap karena keterbatasan SDM dan beban kerja yang sudah menumpuk.
“Kita memberikan catatan, Perusda ini sudah memiliki banyak sekali bidang yang sedang mereka kerjakan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan fasilitas publik bernilai komersial seperti Sport Hub dan Driving Range harus diserahkan kepada pihak profesional yang benar-benar memahami teknis pengelolaannya. Hal ini penting agar fasilitas dapat dikelola optimal dan memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita ingin apa yang dibangun pemerintah kota betul-betul optimal, jangan sampai tidak maksimal pengelolaannya,” katanya.
“Apalagi ini mempunyai nilai komersial yang diharapkan memberi kontribusi PAD. Kita tidak main-main dengan investasi yang digelontorkan. Otomatis ada titik impas (break even point) yang kita harapkan,” lanjut Deni.
“Siapapun nanti yang ditunjuk, saya kira harus yang betul-betul paham tentang pengelolaan Sport Hub maupun Driving Range,” tandasnya.
