Samarinda, Rilismedia.co — Penanganan banjir di Kota Samarinda dinilai belum menyentuh akar persoalan. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan bahwa perbaikan saluran drainase saja tidak cukup untuk menekan risiko banjir yang terus berulang.
Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir adalah keberadaan bangunan liar di kawasan sempadan sungai. Keberadaan bangunan tersebut mengganggu aliran air, terutama saat curah hujan tinggi mengguyur kota.
“Ini harus segera ditindak. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya sangat besar bagi warga,” kata Deni.
Ia mencontohkan kondisi di kawasan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, di mana aliran salah satu anak sungai tersumbat karena berdiri bangunan yang menutup jalur air.
Deni juga menyampaikan bahwa Wali Kota Samarinda, Andi Harun, pernah meninjau langsung beberapa titik di bantaran sungai dan menemukan aliran air tersumbat akibat pembangunan yang melanggar tata ruang.
Melihat kondisi tersebut, DPRD mendorong agar Pemkot segera menyusun dan menetapkan regulasi khusus yang melarang keras segala bentuk pembangunan di kawasan sempadan sungai.
“Jangan sampai kita terus-menerus bersikap reaktif. Ketika banjir datang baru sibuk. Padahal inti pencegahannya adalah perencanaan berbasis data risiko,” tegasnya.
Menurut Deni, upaya penanggulangan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Artinya, selain pembangunan infrastruktur fisik, pemerintah juga perlu menertibkan aktivitas manusia yang merusak ekosistem sungai.
Ia menambahkan, perencanaan mitigasi banjir harus berpijak pada dokumen resmi seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Analisis Risiko Bencana (ARB), agar penanganan benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar tambal sulam.
DPRD berharap pemerintah kota tidak hanya terpaku pada proyek pengerukan dan pelebaran drainase, tetapi juga serius dalam mengendalikan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan, khususnya di kawasan rawan banjir.
