Samarinda, Rilismedia.co — Komisi III DPRD Kota Samarinda menyatakan komitmennya dalam mendukung langkah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membentuk program Kecamatan Tangguh Bencana, sebagai langkah antisipasi terhadap risiko bencana alam seperti banjir dan longsor yang masih menjadi persoalan klasik di ibu kota Kalimantan Timur.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa penguatan kapasitas wilayah menjadi hal yang sangat penting agar penanganan bencana bisa dilakukan secara mandiri dan cepat, tanpa selalu menunggu bantuan dari pusat.
“Kami memberikan catatan agar BPBD lebih banyak turun ke kecamatan untuk persiapan pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana. Ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masing-masing wilayah,” ujar Deni.
Pernyataan itu disampaikannya usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran BPBD Kota Samarinda di Kantor DPRD, Selasa (22/7). Dalam pertemuan tersebut, DPRD menilai BPBD telah menunjukkan kinerja optimal meski dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran.
Namun demikian, Deni berharap agar ke depan alokasi anggaran bisa ditingkatkan lebih komprehensif, seiring dengan tingginya ancaman bencana di Kota Tepian. Ia juga menyampaikan apresiasi atas rencana penambahan dana tanggap darurat serta penguatan kegiatan edukasi kepada masyarakat.
“Kami juga minta perusahaan-perusahaan dari sektor swasta di Kota Samarinda agar berkontribusi melalui CSR, baik berupa alat berat, logistik, dapur umum, atau bantuan lain. Ini tanggung jawab bersama,” katanya.
Deni juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Menurutnya, sinergi semua pihak akan mempercepat proses mitigasi dan evakuasi saat bencana terjadi.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap risiko lingkungan, khususnya terkait pembangunan di kawasan rawan longsor.
“Kami juga minta perusahaan-perusahaan dari sektor swasta di Kota Samarinda agar berkontribusi melalui CSR, baik berupa alat berat, logistik, dapur umum, atau bantuan lain. Ini tanggung jawab bersama,” katanya.
Upaya BPBD dan dukungan legislatif ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam menciptakan kota yang lebih siap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Edukasi yang merata, sinergi antar sektor, dan dukungan anggaran menjadi kunci utamanya.
