Samarinda, Rilismedia.co – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan pengawasan distribusi beras dan pangan di Kota Tepian sejauh ini berjalan baik melalui koordinasi Dinas Perdagangan (Disdag) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Secara umum bagus, kan setiap satu bulan ada high level meeting TPID, semua dibahas di situ supaya inflasi daerah kita tetap terjaga,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).
Menurut Iswandi, pemantauan dilakukan secara rutin setiap bulan melalui rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang membahas harga dan ketersediaan bahan pokok, termasuk beras, minyak, dan komoditas penting lainnya.
Terkait isu beras oplosan yang beredar di beberapa daerah, Iswandi mengimbau masyarakat tidak berspekulasi. “Kalau kita sebut misalnya ada, itu jatuhnya suuzon dan bisa mematikan merek-merek yang ada, padahal belum tentu keasliannya. Setelah aparat hukum menyelidiki dan memang benar, baru jelas,” tegasnya.
Ia menjelaskan modus oplosan biasanya dilakukan dengan mengemas beras medium ke kemasan premium untuk dijual lebih mahal. Jika terbukti, kata Iswandi, pelaku seperti distributor atau agen harus dikenakan sanksi sesuai kewenangan Pemkot Samarinda.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil Disdag untuk membahas persoalan ini.
“Kita mau langsung tau dari mereka apa sih permasalah di lapangan supaya kita tidak asal-asalan mengambil kebijakan dan tindakan,” pungkasnya.
Menanggapi kekhawatiran publik, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menegaskan belum ditemukan indikasi beras oplosan di kota ini.
“Hari ini saja tim kami menyisir beberapa titik pasar di Samarinda. Tidak ditemukan penimbunan maupun beras oplosan. Stok beras kita juga dalam kondisi aman,” ujarnya di Mapolresta Samarinda, Kamis (14/8/2025).
Ia menambahkan, pengecekan ini merupakan respons cepat terhadap isu yang beredar di media sosial dan masyarakat.
“Kalau ada dugaan beras oplosan, kami akan usut tuntas. Tidak akan kami biarkan praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti itu terjadi,” tegasnya.
Hendri juga mengungkap stok beras di Samarinda saat ini mencapai 9.200 ton, cukup untuk kebutuhan enam bulan ke depan termasuk wilayah penyangga.
“Kapasitas ini tidak hanya untuk Samarinda, tetapi juga sudah termasuk cadangan untuk wilayah penyangga. Artinya, kita dalam posisi aman dan terkendali,” jelasnya.
“Sebagai aparat penegak hukum, kami tidak hanya menjaga keamanan masyarakat dari sisi kriminalitas, tetapi juga memastikan stabilitas sosial dan ekonomi, termasuk pangan,” tambah Hendri.
