Sangatta, Rilismedia.co – Dinas Perhubungan Kutai Timur memperkuat koordinasi lintas instansi guna mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan aset transportasi.
Persoalan ini dinilai krusial, karena berpengaruh pada efektivitas pelayanan dan efisiensi anggaran.
Kepala Dishub Kutim, Poniso Suryo Renggono, mengatakan bahwa tumpang tindih kewenangan sering terjadi akibat belum seragamnya data dan kurangnya kejelasan dalam pembagian peran, terutama antara Dishub, Kecamatan, BKAD, dan pengelola fasilitas di lapangan.
“Satu aset harus punya satu penanggung jawab, dan kalau kewenangannya tidak jelas, pelayanan pasti terganggu,” kata Poniso.
Dalam rapat internal, Dishub membahas pemetaan kewenangan aset seperti terminal, kawasan parkir, simpul transportasi, hingga lahan milik daerah yang selama ini belum dikelola dengan pola tunggal.
Beberapa aset bahkan ditemukan menggunakan model pengelolaan paralel oleh dua pihak, sehingga menyebabkan perlambatan keputusan dan ketidakteraturan perawatan.
Dishub akan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) baru terkait pembagian kewenangan yang lebih rinci, termasuk menetapkan batas administrasi pengelolaan serta mekanisme koordinasi antarinstansi untuk pengambilan keputusan strategis.
Selain itu, Dishub melakukan pendekatan administratif dengan memadukan data aset dari masing-masing instansi sehingga potensi tumpang tindih dapat dihapuskan sejak awal.
Poniso menekankan bahwa, langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi daerah.
“Tata kelola tidak boleh berjalan dua jalur. Harus tunggal, jelas, dan terukur,” ujarnya.
Dishub berharap upaya ini dapat memastikan pelayanan berjalan lebih cepat, pemeliharaan lebih terarah, dan aset dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Dengan kewenangan yang tegas, pengelolaan aset menjadi lebih profesional dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat Kutim,” tegas Poniso. (Adv-Diskominfo Kutim/Saif)
