Rilismedia.co Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menegaskan bahwa perusahaan wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia bahkan melontarkan pernyataan keras bagi perusahaan yang enggan membayarkan hak pekerja tersebut.
“Negara sudah buat aturan tentang THR. Jika tidak mau ikut aturan negara, pindah negara saja, ke Korea Utara misalnya,” ujar Sani dengan nada tegas saat dikonfirmasi, Selasa 18/3/2025.
Menurutnya, THR merupakan hak pekerja yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. Selain itu, aturan teknis mengenai pemberian THR tahun ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025, yang mengatur bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Jika Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025, maka THR harus diberikan paling lambat 24 Maret 2025.
“Setiap tahun, pemerintah sudah jelas mengeluarkan aturan teknis tentang THR, termasuk siapa saja yang berhak menerima, kapan harus dibayarkan, dan berapa besarannya. Jadi tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak membayar,” tegasnya.
Sani tegaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku, perusahaan yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar.
Selain itu, sanksi administratif juga dapat diberikan kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini. Pemerintah menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan dalam membayarkan THR tepat waktu untuk memastikan kesejahteraan pekerja menjelang hari raya keagamaan.
Sani menambahkan bahwa THR menjadi hal yang sangat dinanti oleh para pekerja untuk mempersiapkan hari raya. Ia mengaku geram apabila ada perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut, terutama jika mayoritas pekerjanya beragama Islam dan bersiap menyambut Idul Fitri.
“Saya minta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Jangan ada perusahaan yang melawan aturan negara,” pungkasnya.
DPRD Kota Samarinda sendiri terus memantau dan mengawal pelaksanaan pembayaran THR di berbagai perusahaan. Masyarakat, khususnya pekerja yang merasa haknya tidak dipenuhi, diimbau untuk melaporkan perusahaannya ke dinas terkait agar dapat ditindaklanjuti.
