Rilismedia.co – Samarinda. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fahruddin menyoroti maraknya aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang cenderung sulit untuk diatur.
Menurutnya, hampir seluruh PKL di berbagai tempat di Samarinda memiliki karakter yang sulit diatur sehingga dinilai kerap menjadi masalah khususnya pada penataan kota.
Pemkot Samarinda menginginkan adanya penataan kota yang baik. Maka dari itu, ia meminta agar masyarakat dapat mengikuti apa yang telah menjadi tujuan dari pemerintah. Namun berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
“Hampir seluruh daerah itu bermasalah. Ya kan? Karena begini, karakter masyarakat kita ini terkadang diberikan lokasi salah satu tempat. Mereka itu mau diatur, Tapi kelanjutannya itu pasti susah diatur,” ungkapnya.
Dirinya juga mendukung ketegasan dari pemerintah kota terkait penetiban PKL di Samarinda. Menurutnya, penertiban PKL ini dilakukan semata-mata hanya untuk kenyamanan masyarakat Kota Tepian.
“Jadi kalau menurut saya, kalau dari pemerintah itu tegas dalam menyikapi soal pedagang kaki lima, ya kita sih setuju-setuju saja,” ujarnya.
Fahruddin menyarankan agar PKL diberikan lokasi dan fasilitas yang baik agar tidak menimbulkan sebuah persoalan di kemudian hari. Selain itu, ia beranggapan bahwa perlu adanya koordinator para PKL sebagai perwakilan apabila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan.
“Kalau mau diberikan ruang, ya mungkin berikanlah yang tempat yang sekiranya itu baik. Dan mereka yang berjualan di situ harus satu koordinator,” pungkasnya. (Adv/DR)
