Samarinda, Rilismedia.co — Insiden tak mengenakkan dialami sejumlah wartawan saat meliput agenda resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Gubernur, Senin (21/7). Seorang asisten pribadi (Aspri) Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, diduga melakukan tindakan intimidatif kepada salah satu jurnalis usai sesi wawancara doorstop.
Kejadian ini berlangsung selepas acara penandatanganan kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Yayasan Laut Biru Kepulauan Derawan (YLBKD) di Ruang Ruhui Rahayu. Kerja sama tersebut mencakup program konservasi lingkungan periode 2025–2030.
Sesuai agenda selesai, beberapa wartawan mengajukan pertanyaan kepada Gubernur Rudy Mas’ud, termasuk terkait ketidakhadiran pimpinan daerah dalam rapat paripurna DPRD Kaltim yang berlangsung di hari yang sama. Namun, ketika pertanyaan sensitif tersebut diajukan, seorang ajudan perempuan tiba-tiba mendekati awak media dan berulang kali memotong sesi tanya jawab.
“Sudah selesai, sudah selesai,” ucap ajudan itu, sambil meminta wartawan menghentikan pertanyaan. Meski sempat diintervensi, Gubernur Rudy tetap memilih menjawab pertanyaan secara singkat.
Usai doorstop, insiden berlanjut. Dua orang asisten pribadi Gubernur, masing-masing pria dan wanita, mendatangi salah satu wartawan yang bertanya. Mereka menanyakan nama dan asal medianya secara langsung. Ajudan perempuan bahkan mengucapkan peringatan dengan nada tinggi, “Tandai, tandai,” yang diarahkan kepada wartawan tersebut.
Meski sempat ditekan, jurnalis itu tetap menjawab dengan tenang bahwa pertanyaannya relevan dengan isu publik dan murni bagian dari tugas jurnalistik.
Setelah interaksi tersebut, ajudan perempuan memilih meninggalkan lokasi. Sedangkan ajudan laki-laki, yang sebelumnya turut mengawasi, sempat mengajak bersalaman sebelum akhirnya pergi.
Menanggapi peristiwa ini, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin, angkat bicara. Ia mengecam tindakan intimidatif yang dilakukan staf Gubernur, dan menegaskan bahwa ruang dialog antara pejabat publik dan media harus tetap dijaga.
“Kalau pertanyaannya menyangkut tugas dan kewenangan publik, tidak ada alasan untuk dihalangi. Kalau pun tidak ingin menjawab, lebih baik sampaikan secara elegan, bukan dengan intimidasi,” tegas Abdurrahman.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi sehat antara pemerintah daerah dan insan pers. “Gubernur sebaiknya membangun komunikasi yang sehat dengan media, bukan malah menjauh. Wartawan bekerja berdasarkan etika,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Gubernur Kaltim terkait insiden tersebut.
