Rilismedia.com – Samarinda. Anggota komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar secara tegas dan lugas menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa yakni meminta pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
“Apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, saya sangat sepakat. Nanti kita rekomendasikan aja ganti kepala dinas DLH itu,” tegasnya saat menerima audiensi mahasiswa di Gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis 7/3/24 sore tadi.
Politisi parta PDI Perjuangan itu menyebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Endang Liansyah sebagai kepala dinas yang usang.
“Itu kepala dinas yang telah usang. Saya setuju itu. Emang dia gak punya ide kok,” tegasnya lagi.
Hal itu diungkapakan akibat kritikan mahasiswa terkait pengelolaan sampah di Samarinda yang dinilai tidak maksimal.
Anhar juga mengaku telah lama mengkritisi kinerja DLH kota Samarinda yang dinilai tidak punya inovasi untuk mengentaskan persoalan lingkungan hidup di samarinda.
“Sampaikan aja dia (kepala DLH Samarinda) tidak layak memang. Teman-teman media tulis aja, Anhar yang ngomong dari politisi PDIP,” serunya kepada wartawan.
Diketahui beberapa jam sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Samarinda melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Samarinda di Jalan Basuki Rahmat.
Unjuk rasa rersebut diwarnai dengan aksi bakar ban kantor dewan samarinda.
Pulahan mahasiswa tersebut menuntut DPRD Kota Samarinda untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah kota samarinda.
“Kami meminta DPRD Kota Samarinda selaku perwakilan kami untuk mengevaluasi kinerja pemerintah kota samarinda,” teriak salah satu orator.
Beberapa tuntutan masa aksi di antaranya:
1. Panggil dan evaluasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas perdagangan, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda atas Problematik yang terjadi di Tengah masyarkat
2. Mendesak DPRD Kota Samarinda memberikan rekomendasi untuk mencopot dan mengganti Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas perdagangan, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda jika tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi.
Tuntutan tersebut bukan tanpa alasan. Menurut mereka, persoalan lingkungan hidup, parkir liar, kenaikan harga sembako, hingga kemiskinan ekstrim menjadi salah satu PR yang harus segera ditangani oleh pemerintah kota Samarinda.
“Seperti kita liat hari ini, persoalan sampah, parkir liar masih saja menjadi pemandangan sehari-hari masyarakat. Harga sembako juga semakin melonjak, hingga kesejahteraan masyarakat,” sambung orator lainnya. (syf)
