Kutai Timur, Rilismedia.co – Menunjukkan penurunan signifikan. Penurunan ini berpotensi memengaruhi besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara, sehingga pemerintah daerah berupaya menjaga agar tidak terjadi pengurangan yang terlalu besar.
Sekretaris Daerah Kutim, Rizali Hadi, di Sangatta, Minggu (23/11/2025), mengatakan pemerintah masih melakukan perhitungan untuk menjaga stabilitas belanja pegawai.
“Kami masih memikirkan bagaimana caranya agar TPP tidak turun. Kalau pun harus disesuaikan, diupayakan agar penurunannya tidak terlalu jauh,” ujarnya.
Ia menjelaskan proyeksi APBD Kutim 2026 mengalami penurunan hingga sekitar Rp4,8 triliun. Dengan kondisi tersebut, ruang fiskal untuk belanja pegawai ikut tertekan, mengingat pada 2025 porsi belanja pegawai telah mencapai Rp2,3 triliun atau sekitar 20,7 persen dari total APBD.
“Secara regulasi, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari APBD. Karena itu, kita perlu melakukan penyesuaian agar tetap sesuai ketentuan,” kata Rizali.
Untuk menjaga keseimbangan anggaran, Pemkab Kutim melakukan pemutakhiran data jumlah ASN, baik PNS maupun PPPK, agar alokasi belanja pegawai tetap proporsional dan berkeadilan. Pemerintah juga berupaya memperkuat pendapatan asli daerah, mengoptimalkan dana transfer, serta menerapkan efisiensi pada sejumlah pos belanja lainnya.
Rizali menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap mempertimbangkan aspek kesejahteraan ASN dalam setiap keputusan penganggaran.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan penganggaran tidak hanya efisien, tetapi juga manusiawi,” ujarnya. (adv-diskominfokutim/syaif)
