Samarinda, Rilismedia.co — Komisi I DPRD Kota Samarinda resmi memulai pembahasan Anggaran Perubahan 2025 sekaligus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026. Dalam proses tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja diminta memaparkan capaian program, hambatan pelaksanaan, hingga usulan anggaran tahun depan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, SH, dalam rapat kerja yang digelar Kamis (17/7), secara khusus menyoroti perbandingan anggaran antara beberapa OPD, salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang menurutnya masih memiliki serapan rendah.
“Lihat Diskominfo, anggarannya sekitar tidak sampai Rp 40 miliar. Disdukcapil hanya sekitar Rp 21 miliar,” ujar Samri.
Ia menjelaskan bahwa anggaran Diskominfo sebelumnya mencapai Rp 41 miliar namun terjadi efisiensi sekitar Rp 1 miliar. Untuk tahun 2026, Diskominfo justru mengusulkan pengurangan anggaran menjadi Rp 39 miliar.
“Penurunan itu sesuai dengan kebutuhan riil yang disampaikan mereka,” lanjutnya.
Menurut Samri, kebutuhan anggaran OPD teknis seperti Dinas PU, Perkim, Dishub, dan DLH memang wajar lebih besar karena dominasi pembangunan fisik dan pengadaan sarana prasarana. Sementara Disdukcapil dan Diskominfo lebih banyak dialokasikan untuk penguatan layanan publik dan operasional rutin.
Secara khusus, Samri menyinggung alokasi belanja Diskominfo yang banyak difokuskan pada penguatan keamanan digital.
“Seperti alat untuk mengantisipasi kebocoran data, mendeteksi ancaman, antisadap, dan alat-alat seperti itu,” paparnya.
Selain pengadaan peralatan, anggaran Diskominfo juga digunakan untuk belanja pegawai dan operasional lainnya.
“Yang banyak memang belanja pegawai, biaya rutin. Kegiatan lainnya cenderung sama,” tambah Samri.
Meski anggaran tersedia, realisasi serapan Diskominfo hingga pertengahan tahun ini dinilai belum optimal.
“Realisasi anggarannya baru sekitar 40 sampai 50 persen,” ungkapnya.
Samri memahami belum optimalnya penyerapan anggaran karena proses administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban yang belum rampung.
“Ada laporan yang belum mencapai target penyerapan karena proses SPJ (Surat Pertanggungjawaban) masih berjalan. Jadi kelihatannya belum tercapai, tapi sebenarnya dalam proses,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah kegiatan fisik di lapangan memang telah berjalan, namun belum terselesaikan secara administratif.
“Karena sudah tiga tahun berjalan, tapi SPJ-nya belum selesai,” tegasnya.
Komisi I DPRD Samarinda memastikan pembahasan bersama Diskominfo dan OPD lainnya akan terus dilanjutkan. Mereka berharap penggunaan anggaran tahun depan dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sebagai bagian dari penyusunan APBD Murni 2026.
