Rilismedia.co Kaltim — Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menanggapi aksi mahasiswa Indonesia yang menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran perlu didukung asalkan dilakukan secara transparan dan tetap mengedepankan kepentingan rakyat.
“Saya tentu sepakat dengan kebijakan efisiensi anggaran, selama itu dilakukan dengan transparan dan tetap mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, pengelolaan anggaran yang lebih efisien sangat diperlukan agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Akhmed Reza Fachlevi saat dikonfirmasi, Rabu 19/2/25.
Reza sapaan karibnya itu menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan secara serampangan atau sekadar memangkas anggaran tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ia menyarankan agar efisiensi difokuskan pada pengurangan pemborosan, bukan pada layanan publik yang vital.
“Efisiensi harus menyasar belanja yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas yang tidak mendesak, proyek mercusuar yang kurang bermanfaat, serta pengeluaran birokrasi yang berlebihan. Jangan sampai pemangkasan justru mengenai sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi III Dewa Kaltim itu menekankan pentingnya mengarahkan anggaran untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa bantuan sosial, pembangunan fasilitas publik, dan peningkatan kualitas hidup rakyat harus tetap menjadi prioritas.
“Anggaran harus tetap diarahkan untuk mendukung program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Jangan sampai efisiensi malah menghambat pembangunan daerah,” ujarnya.
Reza juga menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses efisiensi anggaran. Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan anggaran akan mencegah spekulasi negatif atau kecurigaan di masyarakat.
“Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait efisiensi anggaran. Transparansi anggaran penting agar tidak menimbulkan kesan negatif atau kecurigaan di masyarakat,” jelasnya.
Reza mengapresiasi aksi mahasiswa yang menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak pada rakyat.
“Aspirasi dan kritik dari mahasiswa tidak bisa dianggap enteng. Kehadiran mereka dalam aksi-aksi seperti ini menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap nasib bangsa dan ingin memastikan kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat,” ujar Reza.
Di tingkat daerah, Reza menyatakan bahwa DPRD Kaltim akan mengawal implementasi kebijakan efisiensi anggaran untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar kebijakan ini tidak justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar efisiensi anggaran tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Gejolak yang terjadi di masyarakat saat ini adalah bentuk aspirasi yang harus kita dengarkan. Pemerintah perlu menjelaskan dengan gamblang bagaimana efisiensi ini akan dilakukan dan memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan layanan terbaik dari negara,” pungkasnya.
Dengan dukungan dan pengawasan dari DPRD Kaltim, diharapkan kebijakan efisiensi anggaran dapat diimplementasikan secara tepat sasaran, transparan, dan tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat.
