Rilismedia.co – Samarinda. Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 81,38 triliun berpotensi berdampak pada pembangunan daerah, termasuk di Samarinda. Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) agar tetap waspada dan responsif terhadap kebijakan tersebut.
Menurut Abdul Rohim, kebijakan efisiensi di tingkat nasional harus disikapi dengan perencanaan yang matang di daerah. Meskipun pemangkasan anggaran ini merupakan keputusan pemerintah pusat, dampaknya bisa dirasakan hingga ke tingkat kota.
“Pemkot Samarinda harus melihat ini sebagai tantangan yang perlu diantisipasi. Jangan sampai kebijakan ini menghambat pembangunan yang sudah direncanakan,” ujarnya pada Kamis (6/2/2025).
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara Pemkot Samarinda dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, guna memastikan ketersediaan sumber pembiayaan pembangunan. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membantu kota dalam menentukan proyek mana yang harus diprioritaskan.
“Yang harus diutamakan adalah proyek yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur pengendalian banjir. Ini masalah krusial yang tidak bisa ditunda,” lanjutnya.
Terkait kemungkinan adanya proyek yang terhenti akibat keterbatasan anggaran, Abdul Rohim mengaku masih perlu melakukan kajian lebih lanjut. Namun, ia mengingatkan bahwa sebagian besar proyek di Samarinda masih bergantung pada APBD dan dana bagi hasil.
“Saya belum bisa memastikan dampaknya secara detail, tapi yang jelas, banyak proyek yang sumber dananya berasal dari APBD dan dana bagi hasil. Itu yang harus diperhatikan,” pungkasnya.
Dengan kondisi ini, Pemkot Samarinda diharapkan tetap cermat dalam menyusun kebijakan pembangunan agar tetap berjalan meski ada pemangkasan anggaran di tingkat pusat. (syf)
