Kutai Timur, Rilismedia.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) memastikan penyusunan ulang 50 Program Unggulan tetap berjalan melalui tiga klaster besar yang menjadi arah pembangunan, yakni “Kutim Hebat”, “Desa Hebat”, dan “Kota Hebat.
Ketiga klaster ini dirancang, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Plt Sekretaris Bappedda Kutim, M. Syaiful, mengatakan bahwa meskipun APBD mengalami penurunan signifikan, program unggulan tetap menjadi prioritas karena mencakup kebutuhan fundamental masyarakat.
“Ini bukan sekadar program kerja, tetapi komitmen Pemerintah untuk memastikan pelayanan dirasakan dari Desa sampai ke pusat Kota,” jelasnya.
Klaster “Kutim Hebat” berfokus pada penguatan sektor sosial dan pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan rumah layak huni, beasiswa hafidz/hafidzah, serta dukungan operasional RT.
Sementara klaster “Desa Hebat” diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan layanan dasar di pedesaan, termasuk pemasangan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), pembukaan lahan pertanian, serta akses layanan gratis pendidikan dan kesehatan.
Adapun klaster “Kota Hebat” menitikberatkan pada penguatan layanan di wilayah perkotaan, termasuk penataan ruang publik, digitalisasi layanan, dan penyediaan internet gratis di sekolah.
Menurut Syaiful, ketiga klaster ini menjadi kerangka kerja yang memudahkan evaluasi dan pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan.
“Dengan adanya klaster, kita bisa menilai mana sektor yang sudah optimal dan mana yang memerlukan peningkatan,” katanya.
Ia memastikan bahwa, program tetap dapat berjalan meski harus dilakukan secara bertahap, karena kondisi fiskal daerah tidak memungkinkan eksekusi serentak.
Pemerintah tetap berkomitmen penuh, agar manfaatnya sampai ke masyarakat.
“50 program ini menjadi motor penggerak pembangunan sosial dan ekonomi Kutai Timur, sekaligus memastikan pemerataan layanan publik,” tambahnya.
Melalui klasterisasi ini, pemerintah berharap setiap desa, kecamatan, hingga pusat kota mendapatkan manfaat pembangunan secara berimbang.
“Yang terpenting bukan skala proyeknya, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” tandasnya. (Adv-Diskominfo Kutim/Andika)
